Advertisement

Ad 300x250
Latest Posts
Browsing Category "NEWS"

Panglima TNI : Selama Saya Jadi Panglima, Tidak Akan Ada Konflik Dengan Polri

- Jumat, 08 Desember 2017 No Comments

Tak ada hambatan apa pun. Semua berjalan mulus. Ya, anggota Komisi I DPR akhirnya menyetujui pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi panglima TNI setelah menggelar fit and proper test di ruang komisi I DPR kemarin (6/12).
Tinggal menunggu ketukan palu sidang paripurna sebelum Presiden Jokowi bisa melantik Hadi. Fit and proper test yang digelar tertutup itu berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Hadi diuji dengan berbagai permasalahan seputar angkatan bersenjata republik ini. Mulai dari soal anggaran, alutista, kebijakan pertahanan, urusan kelembagaan, ancaman luar dan dalam, hingga perhatian terhadap veteran.
“Sidang komisi I DPR memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI,” Kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari disambut tepuk tangan riuh dari para anggota TNI AU di ruangan.
Kharis menyebut, Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni, memenuhi syarat, dan memiliki kecakapan untuk memimpin TNI. Sidang juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmantyo. “Dengan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kinerja dalam memimpin TNI selama ini,” kata Khari.
Mekanisme pemberian persetujuan ini dibagi dalam beberapa tahap. Diawali dengan penelitian administrasi, penyampaian visi misi, pendalaman, lalu mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi. Barulah keputusan bersama diambil. “Yang ditanyakan pada beliau (Hadi, red) umumnya soal kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas,” kata Kharis.
Kharis mengatakan, pihaknya segera akan mengirim surat ke pimpinan DPR untuk menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) atau rapat pengganti Banmus. Rapat nantinya akan menjadwalkan pembacaan laporan keputusan sidang ini di paripurna.
Setelah disetujui dalam paripurna, pimpinan DPR akan segera berkirim surat ke presiden. “Setelah itu presiden bisa melantik, tergantung jadwal dari istana,” kata Kharis.
Anggota Komisi I DPR, Asril Hamzah Tanjung, mengungkapkan bahwa rapat tersebut juga menguatkan kembali komitmen TNI untuk mengawal proses menuju target kekuatan minimum TNI, Minimum Essential Force atau MEF yang belakangan dianggap kendor.
Asril mengatakan Hadi menyatakan sanggup untuk mengawal MEF tahap kedua dengan tenggat waktu sampai akhir 2019. “Beliau (Hadi, red) janji akan tercapai 30 persen pada MEF II, sisanya dipenuhi sampai 2024, masih lama,” katanya.
Di antara janji-janji Hadi antara lain mengutamakan dan memberdayakan industri militer strategis dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Dan perlahan-lahan melepaskan diri dari ketergantungan alutista buatan asing. “Sekarang masih 35 persen alutista dari dalam negeri, janjinya dinaikkan 50 persen sampai 100 persen,” katanya.
Selain itu, kata Asril, janji yang tidak boleh dilupakan adalah janji Hadi untuk menjaga harmonisasi antar TNI dengan Polri. “Selama saya jadi panglima, tidak akan ada konflik dengan Polri, itu janjinya, kita pegang,” kata politikus Gerindra ini.
Hadi sendiri merasa bersyukur telah melewati berbagai tahapan uji kelayakan tersebut menuju kursi panglima. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.
Tentang apa yang akan ia lakukan setelah jadi Panglima, Hadi belum mau mengungkapkannya. “Nanti saya sampaikan saat sudah jadi panglima, kita ketemu lagi di tempat pengambilan sumpah jabatan,” katanya.
Dalam paparan visi dan misinya, Hadi banyak menyinggung fenomena pergeseran Geopolitik dunia. Di mana ancaman-ancaman terhadap keamanan dan kesatuan nasional, regional, maupun global sudah berevolusi sedemikian rupa.
Perang yang terjadi pun saat ini lebih bersifat asimetris, proksi, dan hibrid. “Arus informasi dan media sosial juga bisa jadi senjata yang tak kalah mematikan dari senjata kinetik,” paparnya.
Uniknya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dan KSAD Jenderal TNI Mulyono turut serta mengantarkan Hadi “menghadapi ujian”-nya menuju kursi Panglima TNI. Empat perwira tertinggi TNI tersebut tampak berjalan beriringan menuju gedung Nusantara I.
“Ini untuk menunjukkan bahwa baik KSAL maupun KSAD siap dipimpin Pak Hadi,” kata Gatot pada media.
Padahal, kata Gatot, secara akedemik, baik KSAL maupun KSAD 3 tahun lebih senior daripada Hadi. Menurut Gatot, komitmen kesiapan seperti ini penting untuk ditunjukkan sejak awal. Agar masalah senioritas tidak mengganggu rantai komando. “Ini penting, karena di militer, senioritas sangat berpengaruh,” katanya.
Menurut Gatot, presiden memilih Hadi berdasar pertimbangan yang objektif. Indonesia butuh Panglima yang bisa mengawal ketahanan dan keamanan Indonesia melewati tahun politik 2018-2019. Sementara, baik KSAD maupun KSAL, sama-sama akan memasuki masa pensiun.
“KSAD 1 Juni sudah pensiun, KSAL Januari 2019 juga sudah pensiun,” katanya. Gatot sendiri mantap menyatakan ia siap menyerahkan tongkat kepemimpinan TNI pada Hadi. “Saya tulus dan ikhlas,” ungkapnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis anggapan penggantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dianggap terburu-buru. Dia menuturkan penggatian panglima itu butuh waktu untuk seleksi seperti fit and proper test.
Selain itu, ada pertimbangan seorang panglima yang diganti itu membutuhkan waktu menghadapi masa persiapan pensiun. “Ada kebiasaan juga sudah terjadi di beberapa panglima (TNI, red), memang beberapa bulan sebelumnya ada masa sebelum pensiun ada persiapan masa pensiun,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (6/12).
Permintaan Jenderal Gatot untuk segera melantik penggantinya, yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR, Marsekal Hadi Tjahjanto juga disebut JK sebagai tindakan yang bagus. Dia menilai sikap tersebut merupakan sikap seorang panglima yang mau menerima atau terbuka. “Dan (Panglima Gatot, red) sangat menyerahkan proses sesuai dengan aturan,” tambah JK.
Terkait dengan mutasi perwira tinggi di lingkungan TNI, JK enggan memberikan komentar panjang. Dia menganggap bahwa itu adalah proses yang sedang berjalan di tubuh militer. Dia tidak mau ikut campur terlalu dalam. “Itu (mutasi, red) masalah internal TNI lah,” tegas dia

"Social Media DBMS" Kelengkapan Baru Polri Untuk Handling and Monitoring Media

- Senin, 20 November 2017 No Comments

Tampaknya Polres Tanjungpinang di bawah kepemimpinan AKBP. Ardiyanto Tedjo Baskoro benar-benar menunjukan kemajuan yang signifikan. Selain banyak pengembangan sistem pelayanan masyarakat dan pembentukan pasukan blogger yang diberi julukan sebagai Cyber Troops Polres Tanjungpinang, Ardiyanto juga sedang menyiapkan system penunjang yang nantinya akan dipergunakan untuk memonitor setiap pergerakan dari pasukan cyber asuhan Polres Tanjungpinang.
Dalam sistem tersebut, semua aktivitas Cyber Troops dalam menjalankan misinya dapat termonitor, pergerakan penyebaran informasi melalui blog, facebook, twitter dan instagram dapat dilihat dengan detil.
Selain itu, sistem yang sedang dipersiapkan tersebut juga dapat berfungsi sebagai media intelejen. Akan ditampilkan semua artikel yang telah tersebar secara online dan dikelompokan berdasarkan anemo emosional.
Output data dari sistem itulah yang akan menjadi bahan strategi Cyber Troops Polres Tanjungpinang dalam menjalankan fungsinya. Melalui media apa, dengan materi counter yang seperti apa dan akan menggunakan teori yang mana. Sehingga kondisi emosional masyarakat dapat dikendalikan melalui dunia online.
Di lain tempat, Ketua Tim programmer sistem tersebut yang berasal dari Jawa Timur M. Khoirul Amin , dan Tim Kreasi Garuda tidak menjelaskan lebih jauh mengenai algoritma sistem yang sedang dia buat untuk Polres Tanjungpinang. Dia hanya megatakan bahwa sistem tersebut adalah kompas untuk Cyber Troops Polres Tanjungpinang dalam aktivitas counter opini dan penguasaan opini media nantinya.

Didalam System tersebut juga dibuat Algorithma AI ( Artificial Intellegence ) atau  yang dikenal dengan Algoritma Kecerdasan Buatan sehingga diharapkan System tersebut benar benar bisa dimanfaatkan sebagai Media Intellegence Dalam mengawasi penyebaran berita berita HOAX , tutur  Tassaufi Ariefzani , salah satu tim programmer tersebut.

Buntut Salah Pernyataan, Kabid Humas Polda Jatim Didesak Mundur

- Sabtu, 11 November 2017 No Comments

Paska viral diberitakan awak media terkait penangkapan 13 WNA oleh pihak Polda Jatim yang berujung penyuapan terhadap oknum wartawan, hingga banyak kecaman dari organisasi pers lainya. Ketua  komunitas Jurnalis Jawa Timur Uzair Zam Zami SE.SH. tanggapi adanya pemberitaan yang santer di perbincangkan awak media di berbagai penjuru kota.

"Ini berita yang menarik, berita hasil investigasi dari rekan kita dilapangan hingga dapat mengungkap siapa pelaku dalang penerima suap, tentunya membutuhkan waktu dan proses yang panjang untuk menemukan nara sumber," ujarnya (11/11).

Ia juga menjelaskan, viral nya berita penangkapan 13 WNA hingga berujung penyuapan terhadap oknum wartawan memang sangat mencederai profesi kita sebagai jurnalis. Tapi disisi lain kita sebagai kontrol sosial tetap jalan, demi kepentingan publik agar mereka mengetahui kinerja institusi atau pejabat selama ini yang di gaji Negara.

"Mereka itukan digaji negara, dan gaji tersebut dari rakyat. Karena rakyat bayar pajak. Apakah salah kita sebagai sebagai awak media mengontrol kinerja pejabat kita!! ," cetusnya.

Uzair juga menyayangkan, pernyata'an Kabid Humas Polda Jatim paska pemberitaan 13 WNA yang ditangkap pihak Polda Jatim, pelarangan awak media yang belum terdaftar di Dewan Pers melakukan peliputan dalam kegiatan Polda Jatim.

"Ini kan aneh, jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dan jangan merasa terpojok terkait pemberitaan 13 WNA , hingga kesan nya pihak kepolisian mencari kesalahan dari media itu sendiri, apalagi mengurusi legalitas perusahaan Pers nya." Terang wartawan senior Uzair Zam Zami (11/11).

Masih kata Uzair, santer juga di perbincangkan rekan-rekan jurnalis, banyak banyak rekan kita yang dikeluarkan dari group Polda. Ada apa ? Kok rekan kita dikebiri begitu !! Ungkap terus dan jangan pernah takut kepeda rekan-rekan kita seprofesi sebagai Jurnalis untuk mengungkap fakta kebenaran apa yang terjadi dalam penangkapan 23 WNA itu, katanya.

Lanjutnya, Jurnalis juga merupakan masyarakat, warga Negara Indonesia juga, masyarakat juga butuh informasi. Aneh ?? Dipikir dulu dong kalau mengeluarkan pernyata'an.

"Bila perlu Kombes Pol. Frans Barung Mangera mundur dari jabatan nya sebagai Kabid Humas Polda Jatim. Tahu apa dia tentang Dewan Pers," celetuknya.

Sementara itu, mantan wartawan senior dari jawa pos group ini mendesak pihak Propam Polda untuk menyelidiki rekening brigadir R, bila perlu Kapolda Jatim turun.

"Korek siapa sejatinya brigadir R, segera desak pihak Propam Polda bila perlu Kapolda Jatim ikut turun periksa rekening brigadir R sebelum di blokir, karena itu merupakan petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Bayangkan sekelas anggota Polisi berpangkat brigadir memiliki rekening yang dibuat untuk menggelontorkan uang untuk 'menyuap' oknum wartawan," tutup Uzair 

Aktor Dibalik Memanasnya Hubungan KPK dan Polisi Dalam Kasus Setya Novanto

- Jumat, 10 November 2017 No Comments
detik.com(doc)


Berbagai cara busuk dilakukan Fredrich Yunadi pengacara Setya Novanto untuk membebaskan kliennya dari jerat hukum kasus megakorupsi e-KTP. Antara lain dengan mengadu domba polisi dan KPK. 
Pengacara yang dikenal “muka tembok” dan “mulut comberan” ini tak segan-segan menunjukkan surat rahasia yang bernama SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) itu ke hadapan publik dan merilisnya. Padahal isi surat itu tidak menyebutkan pimpinan KPK Agus Raharjo dan Saut Situmorang sebagai tersangka. Tapi hanya terlapor.
Tapi oleh Frederick dikesankan bahwa pimpinan KPK sudah jadi tersangka. Tanpa rasa bersalah dia membagikan surat itu ke media-media tentu dengan segepok uang agar dimuat.
Terjadilah kehebohan di publik. Sampai-sampai pimpinan Polri turun tangan dan menjelaskan ke publik bahwa hal tersebut hanya kekurangan telitian pihak Bareskrim Polri dalam hal ini adalah Direktur Pidum yakni Brigjen Herry Rudolf Nahak.
“Harusnya polisi hati-hati. Pengacara Novanto itu adalah seorang provokator. Dari dulu kerjanya membenturkan dan mengadu domba aparat penegak hukum,” kata seorang pimpinan LSM Indonesia Police Watch.
Menurut pimpinan IPW itu, sudah lama
Fredrich Yunadi benci dengan KPK karena banyak kliennya menjadi pasien KPK. Pengacara sontoloyo ini juga dikenal hobby menyuap media untuk membangun opini yang menguntungkan kliennya. 
“harusnya Polisi hati-hati dengan pengacara provokator ini. Jangan sekali- mau menerima uangnya karena akan bunyi ke mana-mana” pimpinan IPW itu menjelaskan.
Seperti diberitakan TEMPO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyatakan KPK tetap akan mengusut kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. 
KPK, kata Agus, tidak akan menghentikan pemeriksaan atas kasus e-KTP meski polisi kini memulai penyidikan terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Sitomorang atas dugaan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. 
“KPK pasti akan jalan terus. Proses penyidikan baru telah dimulai. Sampai hari ini, pemeriksaan saksi-saksi sedang kita lakukan,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya Kamis 9 November 2017.
Agus mengatakan KPK akan menyampaikan hasil penyidikan soal kasus e-KTP secepat mungkin setelah melakukan koordinasi dengan bagian penindakan.
“Nanti akan kami sampaikan secara lebih lengkap,” katanya.
Soal penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Bareskrim Polri ini justru pertama kali diumumkan oleh Fredrich Yunadi yang tak lain adalah kuasa hukum Setya Novanto.
Fredrich menunjukkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum, yang diterima pelapor Sandy Kurniawan. SPDP tersebut diterbitkan pada Selasa, 7 November 2017, dan ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak. 
Pada SPDP itu ditulis bahwa penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.
Agus Rahardjo menyatakan masih mempelajari materi laporan yang diterimanya pada tanggal 8 November 2017 melalui bagian persuratan KPK. “Kami akan baca dan pelajari terlebih dahulu. Terbaca bahwa ada pihak tertentu yang melaporkan dua pimpinan KPK. Sehingga pimpinan KPK disana disebut sebagai terlapor,” katanya.
Meskipun belum mengetahui materi laporannya, Agus menyebutkan jika laporan tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas KPK, ia memastikan hal tersebut telah dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang. 
Oleh karena itu, Agus akan melakukan koordinasi dengan Polri untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut.
“Kami percaya Polri akan profesional dan tentu harapannya memiliki komitmen pemberantasan korupsi yang kuat, termasuk dukungan terhadap operasional KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk e-KTP ini,” kata Agus.
Agus juga menyinggung pasal 25 Undang-Undang Tipikor yang telah mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus korupsi harus diprioritaskan dari perkara lain.
Sementara itu Kapolri Tito Karnavian menegaskan bahwa Agus dan Saut belum jadi tersangka. Menurut Tito itu menjadi ramai karena Direktorat Pidum Polri kurang teliti.
“Direktur Pidum sudah ditegor Kapolri. Dia mengeluarkan SPDP itu tidak memberi tahu pimpinan Polri” ujar Wakapolri Komjen Syafrudin.
Siapa Frederick Yunadi?
Seperti diberitakan TEMPO.CO, Kisruh yang melanda Miss Indonesia 2011, Astrid Ellena, kian memanas. Usai baku hantam pernyataan menyudutkan yang dilontarkan kekasih Ellena, Donny Laimena, kepada calon mertuanya, kini giliran ayah sang ratu kecantikan itu bersuara.
Fredrich Yunadi, ayah Asrtid Ellena, mengaku punya alasan sendiri kenapa dirinya memutuskan tali silaturahmi kepada anaknya. 
Seperti diketahui sebelumnya, Fredrich mengumandangkan hal tersebut dalam sebuah surat kabar, pada Kamis, 19 Januari 2012 lalu. Menurutnya, perilaku Ellen sudah membuat malu keluarga besarnya.
“Saya memutuskan tali silaturahmi bukan karena emosi, tapi malu. Banyak omongan di luar yang enggak enak soal prilaku anak saya sama Donny. Keluarga besar saya tahu semua,” katanya saat jumpa wartawan di Jakarta, Senin, 6 Februari 2012.
Menurut Fredrich lantaran pernyataan Donny sebelumnya tentang status Ellen sebagai anak. Diutarakan Donny, biduk rumah tangga Frederich Yunadi dan Linda Indriana Campbelle kandas pada tahun 1987, sedangkan Ellen merupakan dara kelahiran 1990. 
Mahasiswi Hubungan Internasional salah satu perguruan swasta di Tangerang itu memang telah belasan tahun tinggal bersama ibunya.
Frederich mengakui bahwa ia tidak menyukai hubungan dua kekasih itu. “Saya menegur keduanya agar tidak sering pulang malam. Saya tegor tapi lama-lama dia enggak betah,” tuturnya.
Ia pun menanggapi bahwa ketidakramahannya pada Donny bukan karena calon menantu itu enggan membantunya menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya sama Donny hanya ketemu tiga kali. Donny itu punya apa?. Dan dia bukan siapa-siapa,” ujarnya.
“Frederick Yunadi itu pengacara rusak. Rumah tangga nya aja hancur. Anak kandung aja dia putuskan silaturahmi. Ini Pengacara gila” kata sumber di IPW.

AMSI Datangi Polda Jatim Untuk Klarifikasi Informasi Pembatasan Peliputan Media

- Kamis, 09 November 2017 No Comments

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk membatasi wartawan melakukan peliputan di Polda Jatim dan jajarannya.

Kepada pengurus AMSI, Barung menjelaskan bila langkahnya itu sebenarnya upaya penertiban dengan mengacu semangat UU Pers No 40 tahun 1999. Ia ingin ikut mendorong wartawan lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dan terdaftar di dewan pers.

Ia juga mengakui ada kesalahpahaman di internal Humas Polda Jatim ketika langkah tersebut diterapkan. Sebuah pengumuman yang memuat daftar media yang bisa melakukan peliputan langsung dicopot dari di salah satu ruangan.

"Kami tidak melakukan pembatasan kepada media untuk mencari informasi," kata Barung kepada wartawan usai menerima pengurus AMSI Jatim yang dipimpin Arif Rahman, Selasa (7/11/2017).

Pengurus AMSI yang menerima penjelasan tersebut bisa memahami, namun meminta Polda Jatim tetap terbuka bagi pers. Arif Rahman menyarankan Barung mengedepankan langkah-langkah sesuai undang-undang bila merasa keberatan dengan pemberitaan media.

"Humas juga bisa melibatkan organisasi profesi yang ada. Karena contohnya di AMSI, anggotanya harus benar-benar media berbadan hukum dan kredibilitasnya terjaga. Kita juga punya mekanisme jika ada yang tidak sesuai," kata Arif Rahman. 

Tabrak Orang Hingga Meninggal Bakal Kena Sanksi Layaknya Pembunuhan Berencana

- Senin, 06 November 2017 No Comments

Jepang merupakan sebuah negara maju di dunia ini, warga negara mereka sangat menjunjung tinggi aturan dan hukum yang berlaku. Tak terkecuali dalam hal berlalu lintas.

"Di sini, setiap orang boleh mabuk (minum alkohol)," ujar Ping Tjuan Suharna, warga Indonesia yang telah menetap di Jepang selama 22 tahun. Tapi perlu diingat tambahnya, "Mereka bukan alkoholik. Mereka minum alkohol untuk bersosialisasi."

Terlepas dari itu memang ada larangan keras bagi mereka yang mengkonsumsi minuman keras seperti sake. "Mereka tidak boleh mengemudikan kendaraan," kata tour leader dalam Toyota Media Tour 2017.

Ada aturan yang jelas, if you wanna drink don't drive and if you wanna drive don't drink. Makanya bila suatu saat warga Jepang ingin bersosialisasi bersama rekan atau temannya, mereka tidak akan membawa mobil apalagi motor. Uniknya, ketika mereka mabuk berat ada orang yang akan mengantarkannya pulang. "Tinggal pergi (diantar teman) ke kantor polisi dan katakan mabuk. Polisi akan mengantar pulang. Gratis," tambah Ping.

Kondisi ini akan lebih baik ketimbang pulang dengan kendaraan umum yang bisa mengganggu penumpang lain. Urusan bisa beda. Begitu juga dengan mengemudikan mobil sendiri, bisa fatal akibatnya.

Satu yang sangat dihindari warga Jepang saat mengemudi, menabrak orang. Hukumannya sangat berat, apalagi bila ketahuan dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat pengaruh alkohol. "Bisa dianggap sebagai pembunuhan berencana," jelas Ping yang sudah tinggal di Jepang sejak masa kuliah. Bila korban tabrak meninggal, penabrak bisa dipenjara seumur hidup. Kalau cacat, setidaknya 15 tahun kamar di hotel prodeo disiapkan sebagai tempat tinggal baru.


Info menarik lainya :


Bahaya Mengancam Pengguna Android Yang Sering Buka Situs Porno

- Minggu, 05 November 2017 No Comments

Smartphone Android bisa dibilang menjadi idola pada masa sekarang ini, bahkan mungkin penggunanya juga melebihi penikmat iOS dari skala jumlah.
Kemudahan dalam berbagai hal untuk aktifitas sehari-hari tersaji dengan baik pada ponsel dengan platform satu ini. Maka tak heran jika pengguna smartphone Android terus meningkat dari tahun ke tahunnya.
Yang menarik, sejak teknologi 4G LTE mulai mendunia, pengakses konten porno di smartphone Android terus meningkat. Bahkan mengalahkan jumlah pengakses situs porno di iOS.
Nah, apa kamu orang yang suka mengakses situs porno dari Android? Hati-hati, buka situs porno di Android bisa bikin kamu harus membayar tebusan!
Mudahnya Buka Situs Porno di Android
Meski situs porno telah diblokir program internet sehat pemerintah, banyak cara yang bisa dilakukan pengguna Android untuk mengakses situs yang diblokir. Salah satu cara yang populer adalah dengan menggunakan layanan VPN seperti Hotspot Shiled atau Hola VPN. Bahkan situs porno Pornhub menyediakan aplikasi khusus pengguna Android.
Tapi, tahukah kamu, bahwa dibalik kemudahan mengakses situs porno di Android itu ada bahaya yang mengancam?
Bahaya Membuka Situs Porno di Android

Jika kamu ingat, Jaka pernah bahas tentang bahaya yang mengancam jika kamu sering membuka situs porno. Salah satunya adalah ancaman ransomware. Jika biasanya ransomware menjangkiti komputer, baru-baru ini telah ditemukan adanya ransomware yang menginfeksi Android.
Sebuah ransomware yang diketahui bernama Cyber.Police akan membuat pop up tiba-tiba muncul di Android kamu. Kamu sepintas mungkin akan menganggapnya sebagai iklan. Tapi sebenarnya pop up ini akan mengunci semua fungsi smartphone kamu, sehingga kamu tidak bisa menggunakannya. Menyebalkannya lagi, pop up ini akan muncul walau kamu tidak menginstal apk apapun dan akan terus muncul walau telah direstart sekalipun.

Kamu mungkin berpikir akan aman karena menginstal antivirus. Tapi ternyata Cyber.Police ini akan mematikan fungsi antivirus sekalipun. Menurut Blue Coat, virus ini akan melakukan pengesetan untuk menjadi program yang pertama kali aktif ketika smartphone kamu dinyalakan. Bahaya, kan?
Lebih berbahaya lagi karena pop-up yang dihasilkan ransomware itu meminta tebusan. Sampai kamu membayar tebusan, maka pop up itu akan terus muncul. Dan jika kamu tidak membayar tebusan hingga batas waktu yang ditentukan, Cyber.Police akan menghapus semua data yang ada di Android kamu.
Dari laporan yang dirilis Blue Coat, ransomware ini diketahui baru menjangkiti Android 4.0 Ice Cream Sandwich dan Android 4.3 Jelly Bean. Namun demikian, buat kamu yang suka nonton bokep atau buka situs porno di Android dengan menggunakan Android versi terbaru tidak bisa tenang, karena siapa tahu ransomware ini terus berkembang.
Maka mulai dari sekarang, kurangin buka situs porno di Android ya!

Kepolisian Korsel Sebar Video Hantu Untuk Tekan Pengakses Video Porno Terselubung

- No Comments


Terobosan baru dilakukan oleh Kepolisian Korea Selatan  untuk menekan angka penikmat video voyeuristik menggunakan kamera terselubung.

Voyeuristik adalah kepuasan seksual yang didapat dengan menonton seseorang telanjang atau tengah bercinta.

Di Korsel, aksi kejahatan merekam perempuan  baik rok maupun saat ganti baju menggunakan kamera terselubung semakin meresahkan.  Sebab, dari tahun ke tahun, jumlahnya meningkat dengan cukup signifikan.

Menurut data dari kepolisian Korsel, pada 2012 jumlah pelaku yang ditahan karena membuat atau menyebarkan video terselubung mencapai 2.400 orang.

Jumlah itu melonjak pada tahun 2015 menjadi 7.623 kasus.

Sementara tahun ini, data terakhir Agustus lalu menyebutkan ada 3.914 pelaku yang diamankan.

Situasi ini membuat penegak hukum Korsel menciptakan sebuah video untuk memberikan efek jera bagi mereka yang doyan menonton video voyeuristik menggunakan kamera terselubung.

Euronews melansir Jumat (3/11/2017), sebuah video berjudul Fitting Room (Kamar Ganti) diunduh lebih dari 26.000 warganet di Youtube pada 17-31 Oktober.

Dalam video itu ditampilkan perempuan tengah melepas baju dengan sudut pengambilan dari atas.

Warganet sontak terkejut ketika sosok perempuan itu berubah menjadi hantu dengan sebuah pesan terpampang di video.

"Anda mungkin adalah pria yang membuatku bunuh diri." Begitulah pesan yang ditampilkan oleh si hantu.

Menurut hukum di Korsel, pelaku yang menciptakan atau menyebarkan pornografi seperti video dari kamera terselubung diganjar denda 10 juta won Korsel atau Rp 120 juta.